JAKARTA, SKALAEKONOMI.COM — Musyawarah mufakat pada Kongres X Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menetapkan I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, yang akrab disapa Alit Kelakan, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPM masa bakti 2026–2030. Forum tertinggi organisasi yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada 28–29 Oktober 2026 tersebut bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Usai ditetapkan sebagai pimpinan tertinggi, Alit menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan seluruh kader. Ia menilai mekanisme pemilihan berlandaskan musyawarah mufakat ini merupakan wujud nyata prinsip demokrasi ajaran Bung Karno, bukan demokrasi kapitalis.
Dalam kepemimpinannya untuk empat tahun ke depan, Alit menetapkan tiga pilar agenda prioritas, yakni pembenahan internal melalui konsolidasi organisasi, penguatan pemahaman ideologi kader, serta pendampingan langsung terhadap kaum Marhaen.
Konsolidasi dinilai sebagai fondasi utama untuk merapatkan barisan dan menyatukan langkah kader di seluruh pelosok Tanah Air. Menurut Alit, roda organisasi GPM tidak dapat digerakkan sendirian, melainkan memerlukan komunikasi yang intensif, ruang diskusi, dan kolaborasi tim.
Sementara itu, pengesahan ideologi bertujuan agar nilai-nilai Marhaenisme tidak sekadar menjadi wacana teoretis dalam panggung politik, melainkan menjelma sebagai pedoman perjuangan dalam aksi nyata di lapangan.
“Kalau ngerti Pancasila harus ngerti Marhaenisme, kalau mau paham Pancasila harus paham Marhaenisme,” tegasnya.
Pada agenda ketiga, GPM berkomitmen memperkuat kehadiran kader di tengah rakyat kecil yang mengalami marjinalisasi dan penindasan akibat sistem kekuasaan, ekonomi, maupun budaya. Kehadiran organisasi diharapkan mampu memberi solusi konkret atas masalah ketidakadilan sosial.
“GPM harus berdaya politik, ekonomi, dan sosial,” ujarnya.
Guna merealisasikan target-target besar tersebut, Alit mengharapkan arahan dan dukungan dari pimpinan terdahulu, Ir. Izedrik Emir Moeis, M.Sc., serta jajaran tokoh senior Marhaenis. Sinergi antargenerasi dianggap sebagai kunci utama dalam melanjutkan estafet perjuangan.
Rekam Jejak di Organisasi dan Pemerintahan
Terpilihnya Alit Kelakan didukung oleh rekam jejak yang panjang di dunia gerakan, partai politik, hingga lembaga negara. Ia mengawali kiprah organisasinya sebagai Ketua DPC GMNI Denpasar (1994–1996), anggota Presidium GMNI (1996–1998), hingga menjabat Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Bali (2018–2023). Di ranah politik, ia juga dipercaya mengisi berbagai posisi strategis di PDI Perjuangan.
Di bidang pemerintahan, kariernya bermula sebagai legislator di DPRD Provinsi Bali (1999–2003), sebelum akhirnya terpilih sebagai Wakil Gubernur Bali periode 2003–2008 mendampingi Dewa Made Beratha.
Pengabdiannya berlanjut di tingkat nasional sebagai anggota DPD RI perwakilan Bali (2009–2014), dilanjutkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024, dan kembali terpilih untuk masa jabatan 2024–2029.
Pengalaman lintas sektor ini menjadi modal penting bagi Alit dalam mengakhiri Kongres X GPM yang mengusung tema “Marhaenist Future: Dedication of Life, Tetap Setia di Jalan Ideologi”. Kepengurusan baru periode 2026–2030 ini diharapkan mampu membawa GPM semakin solid, matang secara ideologis, serta konsisten membela hak-hak rakyat kecil demi mewujudkan keadilan sosial. [Red]