Jakarta. (19/10/2020) – Dewan Pimpinan Pusat Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (DPP JBMI) mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Pengajuan usulan ini didasari karena putri tokoh proklamator Ir.
Soekarno itu dianggap sebagai pahlawan demokrasi di Indonesia. Selain konsisten, Megawati dianggap selalu mengawal agar demokrasi di tanah air tetap berjalan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP JBMI, Brigjen (Purn) TNI H. Albiner Sitompul, S.IP, M.AP, waktu membuka acara Fokus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema “Menuju Peradaban Demokrasi Indonesia” di Jakarta, Senin (19/10).
“Bisa dia melakukan pemilihan presiden itu (tahun 2004) melalui sidang umum MPR. Tetapi dia mendengarkan suara rakyat harus pemilihan langsung. Secara politis tidak kita bahas bagaimana pelaksanaan politik pemilihan itu. Namun dialah (Megawati) pahlawan demokrasi pertama. Titik nol peradaban demokrasi kita awali 2020 menjelang 2021,” papar Albiner.
Selain Megawati, JBMI juga mengusulkan kepada pemerintah agar tokoh batak muslim Tuan Syeh Ibrahim Sitompul dijadikan pahlawan nasional. karena Tuan Syekh Ibrahim Sitompul terus gigih berjuang melawan intimidasi dan membangun demokrasi di tanah batak, Sumatera Utara, yang didasari dari Dalihan Natolu yang merupakan falsafah hidup masyarakat Batak.
“kami juga sudah mengajukan jadi pahlawan kemerdekaan. Pada saat itu kakek kami itu (Tuan Syeh Ibrahim Sitompul) melakukan hal yang sama, menghadapi pemerintahan kolonial Belanda, dilaksanakan dengan demokrasi. Ketika itu opung (kakek) kami didasari dengan Dalihan Natolu (palsafah hidup masyarakat batak). Kalau sekarang kami lihat didasari dengan sila ke dua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab,” tutur Albiner.
Albiner mengatakan acara FGD dilaksanakan oleh JBMI salah satunya untuk untuk mengumpulkan informasi tentang perjuangan demokrasi Hj. Megawati Soekarnoputri yang akan diajukan ke pemerintah melalui Kementerian Sosial pada Selasa, 20/10/2020, dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November 2020.
Selain Albiner, hadir sebagai pembicara adalah Dr. Hariyadi, MA dan Dr. Muryanto Amin, M.Si. Dalam pemaparannya, Dr. Muryanto Amin, M.Si.
menyampaikan, “Megawati itu berperan mendorong dan menjaga proses demokrasi yang ada di indonesia dan menurut saya Megawati sebagai tokoh bangsa yang selalu konsisten dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang ada di Indonesia,” jelas Muryanto
“Konsistensi Megawati dalam memperjuangkan demokrasi inilah yang jarang dimiliki oleh orang lain,” pungkas Muryanto.
Sementara itu Dr. Haryadi, MA, menyampaikan, “Dalam menelaah Megawati sebagai pejuang demokrasi disini saya paparkan ada tiga rangkaian yang menyertainya yaitu, Era Soekarno dimana waktu itu Megawati di masa remaja belajar tentang prinsip-politik prinsip dari pernyataan (Presiden Soekarno) yang merupakan tahap pembelajaran. Fase kedua adalah fase penjara politik yang lunak. Dan fase yang terakhir yaitu era reformasi di mana waktu itu Megawati mengalah untuk tidak menjadi presiden demi tidak terpecah belahnya demokrasi,“ papar Haryadi.
“Banyak pelajaran demokrasi yang bisa dipetik dari Megawati, ” tandas Haryadi. (Yones).