JAKARTA– DPP GIGIH BERDAULAT NUSANTARA (GIBRAN) mengapresiasi keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Meski tidak lagi menduduki kursi Wapres, Ketua Umum DPP GIBRAN, Reyhan Restuansyah menegaskan tetap mendukung Gibran dan akan mengawal penyelesaian polemik dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan SMA melalui jalur hukum.
Reyhan menyatakan menghormati keputusan Gibran yang disampaikan melalui surat kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Reyhan, mengatakan pihaknya menghargai langkah politik yang diambil Gibran. Menurutnya, keputusan tersebut sekaligus membuka dinamika baru terkait sosok yang akan mengisi posisi Wakil Presiden.
“Mas Gibran mundur dengan rasa hormat. Dia dipilih oleh 58 persen rakyat yang mencoblosnya untuk menjadi Wapres. DPP akan terus bersama Gibran meskipun tidak menjabat lagi sebagai Wapres,” ujar Reyhan.
Reyhan menegaskan, dukungan organisasinya tidak berhenti hanya karena Gibran tidak lagi menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Dia menyebut DPP GIBRAN akan terus mengawal Gibran, khususnya dalam penyelesaian persoalan keabsahan dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan SMA yang selama ini menjadi polemik.
Menurut Reyhan, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum agar mendapatkan kepastian dan tidak terus menjadi perdebatan politik di ruang publik.
Minta Masyarakat Hormati Keputusan Gibran
Reyhan juga mengimbau masyarakat untuk menghormati keputusan Gibran. Dia menilai pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengakuan atas tuduhan atau persoalan hukum tertentu.
“Gibran mundur bukan berarti memiliki catatan sebagai tindak pidana korupsi, bukan pelanggaran HAM, dan bukan penjahat. Mas Gibran itu adalah korban fitnah, kebencian, dan kepentingan politik dari pihak tertentu. Dia menang karena dipilih oleh rakyat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap DPP GIBRAN yang meminta masyarakat memisahkan keputusan politik Gibran dari berbagai tudingan yang berkembang selama polemik dokumen pendidikannya.
Reyhan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh mandat melalui pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2024.
“Rakyat memilih Presiden dan Wapres secara langsung dalam Pemilu 2024, dan menang secara sah. Begitu juga dengan DPR RI pun dipilih oleh rakyat, bukan mewakili seluruh rakyat, hanya segelintir orang di parlemen,” tandasnya.
DPP GIBRAN menyatakan akan tetap mendampingi dan mengawal Gibran di tengah perubahan dinamika politik nasional. Organisasi tersebut juga menegaskan penyelesaian polemik dokumen pendidikan melalui jalur hukum menjadi salah satu hal yang akan terus diperjuangkan.